Rabu , 19 Juni 2024
HeadlineKilas Pendidikan

Berebut bangku pendidikan: kenapa sekolah swasta tak seharusnya menjadi jawaban dari masalah sekolah negeri

sekolah
Timpangnya sumber daya antara orang tua di kelompok ekonomi yang berbeda membuat school choice cenderung tidak adil. (Dheni P Hadi/Shutterstock)

“Sekolah bukan hanya tentang pengetahuan. Orang tua harus mencari sekolah yang mendukung jaringan sosial anak-anak mereka!”

“Untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pilihlah sekolah swasta agar anak mendapatkan dasar yang kuat!”

“Para orang tua, jangan lupa menabung, biaya sekolah anak semakin mahal!”

madingmu.com – Himbauan dan tips-tips perencanaan keuangan untuk sekolah anak di atas banyak terdengar di masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru.

Fenomena ini dapat dipahami karena sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat di mana kelas-kelas sosial direproduksi. Sekolah-sekolah bergengsi menjadi tempat bagi kalangan menengah ke atas untuk mengamankan posisi sosial mereka dan membedakan diri mereka dengan keluarga lain yang kondisi ekonominya lebih terbatas.

Alhasil, pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta bergengsi mengandung unsur moral.

Orang tua, misalnya, memilih hal ini untuk memberikan kesempatan terbaik bagi anak-anak mereka.

Meskipun tidak selalu memiliki kualitas yang lebih baik dari sekolah negeri, sekolah swasta bergengsi umumnya memiliki fasilitas belajar yang lebih lengkap, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung potensi anak, serta rasio murid dan guru yang lebih kecil sehingga pembelajaran bisa lebih efektif.

Selain itu, pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta juga bisa jadi dilakukan dengan dalih untuk memberikan kesempatan kepada keluarga lain, terutama dari kalangan menengah ke bawah, untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri yang harganya lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta yang prestisius. Alasan ini bisa dimaklumi, karena sekolah negeri relatif terbatas, bahkan di kota-kota besar sekalipun.

Artinya, fenomena menyekolahkan anak di sekolah swasta cenderung menggambarkan pendidikan sebagai barang privat.

Dalam perspektif ini, pendidikan semata-mata merupakan investasi keluarga untuk masa depan anak. Di sini, mekanisme pasar bekerja – semakin kaya sebuah keluarga, semakin besar kemungkinan anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Terbatasnya dan tidak meratanya distribusi sekolah berkualitas mengharuskan orang tua, bahkan yang berasal dari kalangan menengah ke atas, untuk berlomba-lomba berinvestasi di tempat yang tepat.

Melalui tulisan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana fenomena ini bertentangan dengan filosofi pendidikan sebagai barang publik dan komitmen negara untuk memajukan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kita perlu memposisikan pendidikan berkualitas sebagai hak yang harus didorong dan didanai secara merata oleh masyarakat melalui pajak, bukan hanya tanggung jawab keluarga yang memiliki anak.

Mengapa pilihan sekolah menjadi bias

Pilihan sekolah sering dianggap sebagai fenomena yang netral. Meskipun pilihan sekolah terlihat sebagai cara yang “membebaskan” bagi keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka, penting untuk diingat bahwa kebebasan ini tidak merata di seluruh keluarga dari kelas ekonomi yang berbeda.

Untuk benar-benar bebas dalam memilih sekolah anak mereka, orang tua membutuhkan sumber daya finansial dan budaya.

Sumber daya finansial memungkinkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, seperti mengirim anak-anak mereka ke pelajaran tambahan dan menghadiri institusi bergengsi. Sementara itu, sumber daya budaya, seperti pengetahuan tentang sekolah bergengsi dan sistem seleksi sekolah yang rumit, meningkatkan kemampuan orang tua untuk bersaing mendapatkan sekolah bergengsi bagi anak-anak mereka.

Ketidakseimbangan sumber daya antara orang tua dalam kelompok ekonomi yang berbeda membuat pilihan sekolah cenderung tidak adil.

Di Inggris, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak miskin yang memiliki kemampuan akademis yang baik pun tidak memilih untuk bersekolah di sekolah yang lebih bergengsi. Hal ini bisa jadi karena keterbatasan sumber daya, tetapi bisa juga karena perasaan tidak berhak untuk bergabung dengan institusi bergengsi yang didominasi oleh anak-anak dari kalangan ekonomi lebih mampu – meskipun mereka menerima dukungan, termasuk bantuan keuangan.

Kebijakan penerimaan siswa baru tanpa seleksi akademik – seperti dalam sistem zonasi – dapat menekan faktor keluarga dalam pilihan sekolah anak. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengurangi peran sekolah sebagai tempat reproduksi kelas sosial.

Sayangnya, hingga enam tahun penerapannya di Indonesia, kebijakan ini lebih berfokus pada pemerataan sisi permintaan (pendaftaran siswa) daripada sisi penawaran pendidikan (pemerataan kualitas sekolah). Tak heran jika banyak pihak yang masih mempertanyakan efektivitas kebijakan zonasi.

Hal ini juga merugikan kelas menengah.

Meskipun hal ini dapat menguntungkan kelas menengah, memposisikan pendidikan sebagai barang pribadi juga dapat merugikan mereka.

Pertama, menyekolahkan anak di sekolah bergengsi membutuhkan sumber daya finansial yang besar.

Keluarga kelas menengah tidak bisa lagi mengandalkan penghasilan tunggal untuk memastikan anak-anak mereka dapat belajar di sekolah berkualitas. Kedua orang tua bekerja bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan di tengah tuntutan kebutuhan sekolah anak.

Kedua, tidak seimbangnya jumlah sekolah berkualitas dengan kebutuhan yang ada membuat persaingan untuk mendapatkan sekolah yang merupakan hak menjadi semakin ketat dan kompleks.

Tidak jarang, misalnya, orang tua harus mendaftarkan anaknya jauh-jauh hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Tentu saja kondisi ini menguras waktu dan emosi orang tua, terutama ibu, yang biasanya membawa tuntutan sepihak untuk membantu sekolah anak.

Ketiga, anak-anak kelas menengah juga berpotensi kehilangan manfaat dari pertemanan lintas kelas ekonomi.

Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa sekolah cenderung memisahkan siswa dari kelas ekonomi yang berbeda. Artinya, anak-anak dari latar belakang ekonomi yang lebih mampu belajar di tempat yang berbeda dengan anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak-anak dari kelas ekonomi menengah ke bawah mendapat manfaat sosial dengan berteman dengan anak-anak yang secara ekonomi lebih baik dari mereka. Lingkungan sosial seperti itu memungkinkan anak-anak miskin untuk memperoleh pengetahuan budaya dan keterampilan untuk mendorong mobilitas sosial.

Sebaliknya, belajar di sekolah yang bergengsi dapat menumbuhkan perasaan memiliki hak dibandingkan dengan kelompok lain. Homogenitas, terutama dalam hal kelas ekonomi, cenderung membuat anak-anak kurang berempati pada lingkungan sekitar dan percaya pada mitos meritokrasi – bahwa kesuksesan adalah hasil dari bakat dan kerja keras semata.

Baru-baru ini, misalnya, penelitian di Inggris menunjukkan bahwa alumni sekolah swasta menjadi kontributor signifikan bagi partai Konservatif, yang cenderung menentang kebijakan pemerataan bagi kelompok rentan.

Menghidupkan kembali sekolah negeri

Pada akhirnya, memposisikan pendidikan sebagai barang privat mengancam keberlangsungan sekolah negeri. Kualitas sekolah negeri yang terbatas, terutama jika dibandingkan dengan sekolah swasta yang bergengsi, membuat orang tua kelas menengah tidak lagi tertarik dengan sekolah negeri.

Jika kelas menengah meninggalkan sekolah negeri, hal ini tidak hanya membuat fasilitas umum kehilangan aset budaya yang dimiliki oleh kelas menengah tetapi juga dukungan masyarakat untuk memperbaiki dan memperluas fasilitas umum.

Ada banyak model bagaimana keluarga lintas kelompok ekonomi dapat bekerja sama untuk mewujudkan inklusivitas jika mereka berada di sekolah yang sama.

Studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kehadiran orang tua kelas menengah di sekolah negeri berpotensi mendorong kesetaraan bagi semua siswa. Posisi ekonomi dan sosial mereka yang kuat dapat mendorong advokasi kebijakan sekolah, termasuk untuk anak-anak lain yang orangtuanya memiliki pengalaman pendidikan yang terbatas. Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta melalui paguyuban orang tua murid di berbagai sekolah.

Namun, hal ini juga menjadi tuntutan mendesak bagi negara untuk memperluas akses dan kualitas sekolah negeri di Indonesia. Tanpa itu, pendidikan akan selamanya menjadi zero-sum game – dengan sekolah negeri yang berkualitas terbatas, orang tua yang kaya dan miskin akan dipaksa untuk memperebutkan akses.

Semua orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah bergengsi dapat dimaklumi ketika pendidikan masih terbatas dan tidak merata. Apalagi jika para pemangku kepentingan belum tentu percaya dengan kualitas pendidikan sekolah negeri, itu adalah tanggung jawab mereka.

Jika mereka yang memiliki sumber daya dapat melarikan diri dari sekolah negeri, ke mana anak-anak yang kurang mampu dapat melarikan diri?

 

Sumber : theconversation.com

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

madingmu-white

Madingmu adalah portal digital ajang kreasi dan edukasi anak muda Indonesia.
Dibangun oleh PT Madingmu Sukses Bersama sebagai inisiasi kolaborasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

madingmu-white

Madingmu adalah portal digital ajang kreasi dan edukasi anak muda Indonesia. Dibangun oleh PT Madingmu Sukses Bersama sebagai inisiasi kolaborasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.